peningkatan keuntungan bagi UKM dengan penerapan sistem Jaminan Halal

          Peningkatan Keuntungan Bagi UKM dengan Penerapan Sistem Jaminan Halal

UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang ditunjukkan sebagai wadah kreativitas pengembangan bakat mahasiswa. UKM terdiri dari kegiatan mahasiswa di luar kampus, seperti UKM olahraga, UKM bisnis, UKM kesenian, UKM intelektual dan lain sebagainya. Kegiatan ini jelas harus mengandung nilai nilai positif yang membuat mahasiswa menjadi lebih kreatif dan inovativ yang pastinya akan menguntungkan mahasiswa. Salah satu UKM yang akhir akhir ini sedang bumming adalah  food bussiness. Hal hal yang berbau makanan tentunya akan menyangkut aspek kehalalan dan aspek gizi/nutrisi. Aspek kehalalan pangan terdiri dari : 

1.      Halal bahan bakunya.

Dilihat dari sisi kehalalan bahan bakunya, produk halal  yang dikonsumsikan manusia terbagi tiga jenis, yaitu nabati, hewani dan jenis olahan.

2.      Halal cara memperolehnya.

Produk halal  yang halal zatnya untuk dapat dikonsumsikan, haruslah diperoleh secara halal pula. Karena meskipun produk halal  itu sudah halal zatnya, tapi jika cara memperoleh haram, maka mekonsumsikan produk halal  tersebut menjadi haram juga.

3.      Halal cara memprosesnya.

Binatang yang halal dimakan tidak dapat dimakan secara serta merta, tapi harus melalui proses penyembelihan, pengulitan dan proses penanganan yang sesuai dengan syariah. Tidak boleh mencampur-adukkah dengan bahan-bahan atau ramuan yang tidak halal. Alat-alat memasak seperti belanga, periuk, sendok dsb harus suci, bersih dan halal. Tempat membasuh segala pekakas masakan dan hidangan hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram.

4.      Halal pada penyimpanannya.

Semua bahan produk halal  yang disimpan hendaklah disimpan pada tempat yang aman, seperti dalam lemari es, agar busuk dan tidak disimpan di dalam tempat yang dapat bercampur dengan najis, seperti tuak, atau benda haram lainnya. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang haram seperti najis dan seterusnya.

5.      Halal dalam penyajiannya.

Dalam mengedarkan dan menyajikan produk halal  penyajinya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier dan leveransir atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenisnya harus hygen, steril, bersih, suci dan halal. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, mangkok dan sebagainya haruslah suci, bersih dan halal. 

Mengonsumsi pangan yang halal adalah hak dasar setipa muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatn, ekonomi dan keamanan. (Hidayat,2015). Dalam kegiatan ini penerapan sistem jaminan halal (SJH) dibuat untuk memperoleh dan sekaligus menjamin bahwa produk-produk tersebut halal. berikut ini penjelasan dari LPPOM MUI daerah Banten dalam  Kriteria Sistem Jaminan Halal :

1. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

3. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

4. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

5. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

6. Fasilitas Produksi
• Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
• Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
• Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

8. Kemampuan Telusur (Traceability)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

10. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

11. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

Jika aspek aspek kriteria tersebut diterapkan dalam produk suatu UKM, otomatis banyak orang yang tertarik dengan produk ini sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi UKM itu sendiri.

Daftar Pustaka :

Hidayat, Asep Syarifuddin,dkk. Sertifikasi halal dan seartifikasi non halal pada produk pangan industri. Jurnal Ahkam vol. XV, No 2, Juli 2015

http://www.lppommui-banten.org/sertifikasi-halal/kriteria-sistem-jaminan-halal-sjh